Pembicara : Masruchah (wakil ketua KOMNAS perempuan, Dr. Hj. Ema Marhumah. M. Pd. (PSW UIN SUKA), Hikamah Diniah (Aktifis Perempuan Yogyakarta).
Moderator : Siti Habibah Jazila (LkiS Perempuan Yogyakarta)
Berita Acara :
“Dalam Undang-Undang Dasar 1945 perempuan memiliki kuota 30% untuk terjun di dunia politik. Namun kenyataannya perempuan seringkali dinomor duakan. Banyak hal yang melatar belakangi statement tersebut, salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang masih menganggap wanita hanya mampu menyelesaikan urusan rumah tangga. Seharusnya perempuan juga mendapat hak untuk mendapat pendidikan politik seperti kaum lelaki,” demikian dipaparkan oleh Masruchah, Wakil Ketua Komnas Perempuan dalam Seminar Nasional bertajuk “ MENGGAGAS GERAKAN PEREMPUAN MASA DEPAN ”, kamis (22/12).
Acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum ini digelar dalam rangka Refleksi 22 Desember : Hari Ibu dan Hari Kebangkitan Perempuan Masa Depan. Acara yang diselenggarakan di gedung Convention Hall Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga ini menghadirkan para praktisi perempuan diantaranya Masruchah (Wakil Ketua Komnas Perempuan), Dr. Hj. Ema Marhumah ( PSW UIN SUKA) dan Hikamah Diniah (Aktifis Perempuan Yogyakarta).
Berbicara mengenai kuota 30% perempuan dalam dunia politik, Hikamah Diniah, Aktifis Perempuan Yogyakarta, menuturkan bahwa isi UUD tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Fakta yang terjadi di masyarakat, perempuan masih sering mengalami diskriminasi dalam bidang politik, misalanya banyak perempuan yang masuk ke dunia politik karena mereka memiliki kerabat dekat di dalamnya. “ Perempuan yang tidak memiliki kerabat dekat dalam dunia politik sangat susah untuk menduduki jabatan sekalipun mereka mempunyai kapasitas yang baik,” ujar Hikamah.
Saat ini, banyak perempuan hanya ditempatkan di bagian belakang. Sedangkan dibagian strategis perempuan seringkali tidak dianggap dan cenderung dinomorduakan. Menurut Dr. Hj. Ema Marhumah, PSW UIN SUKA, banyak masyarakat yang masih memiliki maindset bahwa perempuan belum punya kapasitas yang berkualitas. Namun faktanya, dalam dunia politik banyak perempuan yang memiliki kapasitas yang baik dan tidak semua lelaki memiliki kapasitas yang baik. “ kapasitas bisa dimiliki oleh perempuan maupun lelaki. Hanya saja, dalam masyarakat perempuan dianggap memiliki kapasitas yang baik jika ia melebihi standar tertentu, seperti ia belum memiliki suami atau tidak memiliki anak”. Ujar Ema.
Menurut Fadilah, panitia acara Seminar Nasional, tujuan diselenggarakannya acara ini adalah sebagai wadah untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa dan mempersatukan persepsi akan kedudukan perempuan disegala aspek kehidupan terutama dalam dunia politik. “ Kami harap kedepannya mahasiswa sebagai agen of change memiliki spirit yang kuat dari para pejuang perempuan yang bergerak di bidang pendidikan maupun politik,” pungkasnya.
Penulis : Drara Novia D.A (Ketua PRO)
0 komentar:
Posting Komentar